Baik dalam KUHP, UU 1/2023, maupun UU ITE dan perubahannya tidak diatur secara spesifik tentang siapa yang menyelenggarakan perjudian tersebut. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa siapapun penyelenggara judi online, setiap orang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum positif di Indonesia jika yang bersangkutan melakukan perjudian di wilayah Indonesia. Selanjutnya sepanjang tahun 2023, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi atas 1.322 pihak yang terdiri dari 3.236 rekening, dengan total nilai saldo yang dihentikan transaksinya mencapai Rp 138 miliar. Untuk menyamarkan pembayaran judi online yang dilakukan, ketiga situs tersebut menggunakan modus dengan mengirimkan alat pembayaran di indonesia serta tokennya ke luar negeri melalui ekspedisi. Mereka juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer untuk penyamaran pembayaran.
Pinjol ilegal marak karena sistem yang lemah hingga perilaku masyarakat yang konsumtif
Penanganan ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta pemanfaatan teknologi untuk memblokir akses judi online menjadi solusi yang diperlukan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini agar dampak buruk judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dia mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun. Budi memastikan pemerintah akan menangkap bandar judi online sebab sangat merugikan masyarakat kecil. Nidhal memandang perlu upaya lebih untuk perlindungan konsumen, khususnya di ruang digital, terlebih saat ini regulasi perlindungan konsumen yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) belum mengakomodasinya.
Pasha Ungu Lapor ke Mensos: Ada Anak Anak “Cerebral Palsy” Tak Dapat Bansos
Untuk menangani masalah judi online di Indonesia, PPATK bekerja sama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberantas judi online. Iklan judi online masih marak bertebaran di media sosial seperti YouTube dan Facebook, dan diklaim sebagai tindakan ilegal tanpa izin resmi dari perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE). Para bandar judi online diduga menggunakan teknik phishing atau pengelabuan di dunia digital untuk menyebarkan iklan mereka. Banyak yang beranggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Sehingga judi online dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Hal ini tak lepas karena faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pelaku.
- Tak hanya Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut berperan dalam menindak aktivitas judol.
- Sebab, melansir data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia dari berbagai strata sosial mulai rakyat jelata hingga politisi di parlemen, terjerumus dalam judi online.
- Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi menjelaskan bahwa klaster pertama adalah individu yang menjual atau menyewakan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai tempat penampungan transaksi judi online.
Penjelasan lain mengenai judi online dapat Anda simak dalam artikel Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian. “Artinya judi online sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkiti berbagai kalangan, dari orang tua hingga anak-anak,” tutur Budi memberi penjelasan. Budi menyebutkan, angka tersebut akan terus bertambah jika pemerintah tidak melakukan berbagai upaya masif dalam memberantas judol.
Website yang sekarang memiliki 1,5 juta pelanggan aktif memakai sekitar 500 website lain untuk untuk promosi. Presiden RI Prabowo Subianto kembali membahas penanganan judi online dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru, kemungkinan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), untuk memperkuat pemberantasan judi online. Satgas judi online sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” kata slot Jokowi pada Rabu, 12 Juni 2024. Hadi juga mengatakan, bahwa pihaknya telah memblokir setidaknya 5 ribu rekening berkaitan dengan judi online.
Ramai soal Uang Rp 10.000 Dicoret-coret, Pelaku Terancam Denda Rp 1 M
Dengan literasi keuangan yang meningkat, individulebih mampu membuat keputusan finansial yang bijak dan menghindarikecenderungan untuk mencari jalan pintas seperti judi online. Pendidikantentang pengelolaan uang, investasi, dan manajemen utang perlu diperluas untukmembangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat. Usman membagikan beberapa tips agar setiap orang dapat mengetahui apakah gim daring yang sedang dimainkan adalah kamuflase dari judi online. Menurut Natsir, transaksi mencurigakan terkait judi online mendominasi dengan persentase 32,1%, jauh melampaui transaksi mencurigakan lainnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya sebesar 7%. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengatakan, PPATK telah menemukan keterlibatan 15 orang pegawai Kominfo dalam transaksi judi online. Dari 15 orang tersebut, terdapat 12 orang yang masih aktif bertugas sebagai pegawai.